Ketersediaan obat inovatif di Indonesia masih tergolong rendah, dengan hanya sembilan persen obat inovatif atau temuan obat baru yang beredar di pasaran. Kondisi ini berdampak pada kualitas kesehatan yang kurang optimal, memicu banyak warga Indonesia untuk mencari pengobatan ke luar negeri.
Menurut Ketua Umum International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG), Dr. Ait-AIlah Mejri, akses Indonesia terhadap obat-obatan baru sangat terbatas, hanya mencapai sembilan persen, menjadikannya salah satu yang terendah di kawasan Asia-Pasifik. "Minimnya ketersediaan produk inovatif ini mengurangi akses pasien terhadap obat yang berkualitas dan efektif," ujarnya saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (13/11/2024).
Keterbatasan ini membuat masyarakat cenderung memilih untuk mendapatkan pengobatan di luar negeri, terutama jika obat-obatan tersebut tidak tersedia di dalam negeri. Selain itu, akses penerima manfaat BPJS Kesehatan terhadap sebagian obat-obatan baru biasanya memerlukan waktu rata-rata 71 bulan sejak pertama kali diluncurkan di tingkat dunia. Keterlambatan ini menyebabkan sekitar 2 juta orang Indonesia mencari pengobatan di luar negeri setiap tahunnya, berkontribusi pada kerugian devisa hingga USD 11,5 miliar atau sekitar Rp 180 triliun.
Dr. Mejri menekankan perlunya upaya serius dari pemangku kepentingan untuk menjamin ketersediaan obat baru yang inovatif di Indonesia. Kolaborasi berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk mengatasi hambatan dalam percepatan ketersediaan obat baru.
Upaya Peningkatan Kualitas Obat di Indonesia
Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Kesehatan RI baru-baru ini meluncurkan penilaian teknologi kesehatan atau Health Technology Assessment (HTA). Ini merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap obat dan teknologi medis yang aman, efektif, dan efisien.
Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan bahwa HTA ditujukan agar warga Indonesia memiliki akses ke produk kesehatan berkualitas dengan harga terjangkau, yang dapat dibayarkan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). "Bukan hanya obat-obatan, tapi juga prosedur klinis serta alat-alat kesehatan. Kita harus melakukannya dengan lebih cepat," tegas Menkes Budi. Ia juga mendorong perubahan prosedur dan adopsi praktik dari negara-negara yang telah sukses, seperti Singapura, untuk memastikan obat-obatan, prosedur, dan alat kesehatan yang masuk memiliki kualitas terbaik dengan harga terjangkau.
Kementerian Kesehatan juga berupaya mempercepat proses perizinan dan distribusi obat baru, serta meningkatkan kerja sama dengan produsen obat internasional. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat Indonesia pada pengobatan di luar negeri dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan dalam negeri.
Dengan memperkuat akses terhadap obat inovatif dan teknologi medis, Indonesia dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mengurangi jumlah warga yang harus mencari pengobatan di luar negeri. Ini tidak hanya akan menghemat devisa negara tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan nasional.